Sabtu, 16 Juli 2016

Policy Brief Upaya Pengentasan Kemiskinan Penduduk Melalui Kegiatan Life Skills Pada Pemukiman Padat Di Kota Palangka Raya


Pendahuluan
                        Kemiskinan merupakan konsep multi dimensi tentang kesejahteraan manusia yang meliputi berbagai ukuran tradisional tentang kemakmuran misalnya pendapatan, kesehatan, dan keamanan. Jebakan kemiskinan yang membelenggu penduduk miskin sebagai akar segala ketidakberdayaan telah menggugah perhatian masyarakat dunia, sehingga isu kemiskinan menjadi salah satu isu sentral dalam Millenium Development Goals (MDGs) yang dideklarasikan oleh PBB pada tahun 2000. PBB mengharapkan seluruh negara yang menjadi anggotanya dapat mengurangi jumlah penduduk miskin dan kekurangan pangan di masing-masing negara hingga 50 % pada tahun 2015.
Di Indonesia pengentasan kemiskinan terus dilakukan sejak Indonesia merdeka dengan berbagai macam program, namun sampai saat ini masih dijumpai masyarakat miskin diberbagai wilayah yang tersebar di 34 provinsi. Jumlah penduduk miskin bisa bertambah seiring dengan adanya kebijakan pemerintah yang menaikkan tarif dasar listrik, pengurangan subsidi BBM dan peningkatan upah minimum provinsi. Pemerintah Kota Palangka Raya sebagai Ibu Kota Provinsi Kalimantan Tengah, sama seperti Kota-Kota  lain di Indonesia juga telah melakukan usaha pengentasan kemiskinan secara terus menerus dengan berbagai program dihampir semua SKPD.

Pengertian Kemiskinan
Menurut Bappenas (2002), kemiskinan adalah suatu situasi dan kondisi yang dialami seseorang atau sekelompok orang yang tidak mampu menyelenggarakan hidupnya sampai suatu taraf yang dianggap manusiawi. Dengan pendekatan ini,kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran.
Konsep Pemberdayaan Masyarakat
Memberdayakan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang Dampak Sosial Ekonomi Program Penanganan Kemiskinan  melalui kegiatan life skills dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain memberdayakan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat.
Pendekatan Dalam Pemberdayaan Masyarakat
Pendekatan utama dalam konsep pemberdayaan adalah bahwa masyarakat tidak dijadikan objek dari berbagai proyek pembangunan, tetapi merupakan subjek dari upaya pembangunan itu sendiri. Berdasarkan konsep demikian, maka pemberdayaan masyarakat harus mengikuti pendekatan sebagai berikut:
1.      Upaya itu harus terarah (targetted), ditujukan langsung kepada yang memerlukan, dengan program yang dirancang untuk mengatasi masalah dan sesuai kebutuhan masyarakat.
2.      Program ini harus langsung mengikutsertakan atau bahkan dilaksanakan oleh masyarakat yang menjadi sasaran.
Sebagian besar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada dalam lingkup Pemerintah Kota Palangka Raya maupun Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah   mempunyai program untuk mengentaskan kemiskinan warganya, karena pada akhirnya tujuan pembangunan adalah meningkatkan kesejahteaan seluruh rakyat Indonesia dimanapun berada.. Masing-masing SKPD mempunyai karakteristik  dan sasaran yang berbeda dalam usaha pengentasan kemiskinan yang diprogramkan
Balai Pelatihan Dan Pengembangan Pendidikan Non Formal, Informal (Bp2pnfi)
Balai Pelatihan dan Pengembangan Pendidikan Non Formal, Informal selanjutnya disingkat BP2PNFI berdiri diatas tanah seluas 2,5 hektar beralamat di jalan Cilik Riwut km 5,5 Palangka Raya.  Lembaga ini merupakan UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah) Dinas Pendidikan Provinsi KalimantanTengah.
Secara garis besar tugas pokok BP2PNFI ada 3 yaitu:
1.      Bidang pendidikan,
2.      Bidang diklat
3.      Bidang  kursus dan ketrampilan /life skill.
Program pendidikan meliputi :program Pendidikan usia dini (Paudni), Program Kesetaraan, Program Keaksaraan Fungsional. Program Diklat dilakukan secara kontinyu baik untuk meningkatkan ketrampilan interen organisasi maupun dengan mitra kerja. Sedangkan life skill  berupa kursus-kursus seperti, Tata Kecantikan Rambut, Menjahit, Las, Komputer, Tata Boga, dan Bahasa Inggris.  
Badan Pemberdayaan Masyarakat
Beberapa kegiatan yang telah dilakukan pada tahun 2012 adalah:
1.      Program peningkatan peranan wanita menuju keluarga sehat sejahtera (P2W-KSS)
2.      Pembinaan usaha kuliner dengan program bantuan alat produksi / alat perancang serba guna. para kelompok pengusaha kecil yang bergerak di bidang kuliner di sekitar Pasar Kahayan.
3.      Bantuan mesin pemisah duri dan daging ikan di berikan kepada kelompok pedagan ikan di Pasar Kahayan.
4.      Pembinaan kelompok usaha pemulung berupa bantuan gerobak untuk mengangkut barang bekas kepada 30 orang pemulung yang ada di kota Palangka Raya.
5.      Pemanfaatan lahan tidur dengan tanaman produktif pada warga di Kereng Bangkirai.
6.       Pelatihan keterampilan jahit dan bordir pada 30 orang ibu di sekitar Kota Palangka Raya.
7.      Pelatihan tata rias wajah dan rambut pada 30 orang ibu di sekitar Kota Palangka Raya.
8.      Pelatihan dan keterampilan sulam pita dan payet pada 30 orang ibu di sekitar kota palangka raya.
Badan Amil Zakat
Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) menyalurkan bantuannya kepada masyarakat terutama untuk pedagang kecil melalui bantuan Pinjaman Bergulir. Besarnya pinjaman yang diberikan berkisar antara Rp. 1.000.000,00 – Rp. 2.000.000,00 / orang (pedagang kecil) dengan waktu peminjaman 10 – 12 bulan.
Dinas Sosial Kota Palangka Raya
Adapun perencanaan program di Dinas Sosial Kota Palangka Raya dalam rangka pengentasan kemiskinan adalah sebagai berikut:
1.      Program Keluarga Harapan (PKH).
2.      Pelatihan dan keterampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (fakir miskin)
3.      Pelatihan dan keterampilan bagi anak terlantar.
4.      Pelatihan dan keterampilan bagi lanjut usia (lansia).
5.      Pelatihan dan keterampilan bagi korban tindak kekerasan.
6.      Pelatihan dan keterampilan bagi penyandang penyakit sosial.
Dinas Pertanian Kota Palangka Raya
Program dan kegiatan Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Kota Palangka Raya Tahun 2013 yang dibiayai dari APBD Kota dan APBN (Dana DAK) dan sumber yang Lainnya adalah Pengembangan  Budidaya Perikanan.
1.        Program pengembangan perikanan Budidaya
a.        Kegiatan pengembangan sistem Pembenihan produksi dan usaha pembudidayaan ikan.
b.        Kegiatan Pengembangan Prasaranan dan Sarana Pembudidayaan Ikan
c.       Pendataan dan Monev Unit Pembenihan Rakyat (UPR), wirausaha perikanan budidaya dan       PM2L.
d.      Pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data statistik perikanan.
e.       Wirausaha peningkatan Budidaya
2          Program pengembangan perikanan Tangkap
a.         Kegiatan Pengembangan Usaha Penangkapan Ikan dan Pemberdayaan Nelayan Skala Kecil
3          Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan.
4.      Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan.
a.       Kegiatan Pengembangan Usaha Penangkapan Ikan dan Pemberdayaan Nelayan Skala Kecil
5.      Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan.
a.       Kegiatan pengawasan perairan.
Keluaran : meningkatkan pengawasan pengendalian sumberdaya perikanan yang terpadu dan terkoordinasi.
6.      Program Penelitian dan Pengembangan IPTEK
a.       Kegiatan lanjutan kerjasama peningkatan kualitas SDM dan pemanfaatan IPTEK Bidang Perikanan dengan UNPAR.
Kesimpulan
Usaha pengentasan kemiskinan kota Palangka Raya terus dilakukan secara serentak lewat masing-masing SKPD, mulai menampakkan hasilnya. Berikut program yang dilaksanakan SKPD untuk memperbaiki kondisi sosial ekonomi warganya :
1.       BP2PNFI secara periodik melaksanakan kegiatan pemberantasan buta aksara, penyelenggaraan program belajar paket A, B, dan C,.  dan penyelenggaraan pendidikan PAUD yang meliputi penitipan anak, Kelompok Belajar, dan Taman-Kanak-kanak. Disamping itu warga binaan juga diberikan ketrampilan hidup berupa kursus – kursus seperti : menjahit, bengkel, dan lain-lain.
Kelemahan dari kegiatan yang dilaksanakan oleh BP2PNFI adalah sangat tergantung dari tahun anggaran  dan tak ada kelanjutannya. Di samping itu monitoring terhadap warga yang pernah menjadi binaan tidak dilakukan secara terus-menerus sehingga tidak diketahui tingkat keberhasilan warga yang pernah dibina.
2.       Badan Pemberdayaan Masyarakat
Badan ini sudah banyak melakukan kegiatan dalam memperdayakan masyarakat agar terentas dari kemiskinan dengan berbagai macam kegiatan seperti : bantuan gerobak bagi pemulung dan dagang pentol, bantuan pemisah tulang ikan, pemanfaatan lahan kosong dan lain-lain.
Kelemahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan program di badan ini adalah: kurangnya anggaran dan tidak termonitornya dengan baik warga yang pernah dibantu. Bisa saja warga berkali-kali mendapat bantuan yang sama tapi domisilinya berpindah-pindah.
3.       Badan Amil Zakat sebagai lembaga keumatan telah banyak membantu warga miskin dengan memberikan pinjaman dana bergulir untuk usaha produktif. Berbagai macam jenis usaha yang digeluti oleh warga yang mendapat bantuan dari usaha gorengan hingga penggergajian kayu. Pinjaman yang bermahar sukarela itu termasuk sangat lancar dalam pengembaliannya. Sayangnya tidak semua warga yang mau meminjam bisa dipenuhi karena ketersediaan dana tergantung dari jumlah dana yang tersedia dan donator.
4.       Dinas Sosial menangani warga miskin yang menyandang masalah sosial dan penyakit sosial. Anggaran yang tersedia terbatas sehingga gerak langkahnya tak nampak di lapangan. 
5.       Dinas Pertanian dan Perikanan, dalam penelitian ini bagian perikanan yang dijadikan fokus dalam penelitian, karena kebutuhan ikan untuk kota sangat besar, begitu pula peluang usaha sangat terbuka khususnya usaha ikan keramba di sungai Kahayan sekitar Pahandut Seberang dan Pelabuhan Rambang. Kelemahannya adalah banyaknya data yang sulit ditemukan lagi di lapangan dengan berbagai kemungkinan yang menyebabkan seperti pindah tempat, pindah usaha, gagal dan lain-lain.
Rekomendasi.
1.      Pengentasan kemiskinan bukan pekerjaan yang mudah sehingga perlu koordinasi yang mantap diantara SKPD, dengan mengedepankan kinerja, dan mengurangi egosentris masing-masing SKPD.
2.      Monitoring dan pembinaan yang berkelanjutan sangat perlu sehingga warga yang sudah sempat diberikan pelatihan dan pinjaman terus ada tali silaturahmi dan terus memacu pengembangan usaha sesuai dengan kemajuan zaman.
3.      Perlu adanya catatan yang terpelihara sehingga terhindar dari warga yang berulang kali mendapat bantuan yang sama dengan cara berpindah dari satu lokasi ke lokasi lainnya. 

DAFTAR PUSTAKA

Arikunto, S. Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktis. PT. Rineka Cipta, Jakarta. 1998.

BAPPENAS, Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan, sekrtariat kelompok Kerja Perencanaan Makro Penanggulangan Kemiskinan, 2005

Haryati Roebyantho, dkk. Dampak Sosial Ekonomi Program Penanganan Kemiskinan Melalui KUBE Jakarta; P3KS Press, 2011.

Hidayanti. P, Pengembangan Masyarakat Kemiskinan dan Upaya Pemberdayaan, komunitas jurnal Masyarakat Islam, Jurnal Volume 2, Nomor 1, Juni 2006.

Jhon Friedman dalam Ala, B. Andre.. Kemiskinan dan Strategi Memerangi Kemiskinan. Liberti Offset. 1996

Tadjuddin, Noer Effendi. 1995. Sumber Daya Manusia Peluang Kerja dan Kemiskinan. Cetakan 11. Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogyakarta.

______,1998. Kesempatan Kerja Sektor Informal di Daerah Perkotaan, Indonesia
(Analisis Pertumbuhan dan Peranannya), dalam Majalah Geografi Indonesia. Th 1, No.2, September 1988, hal 1-10

Todaro. Michael P. 2000. Pembangunan Ekonomi, Edisi Kelima, Jakarta: Erlangga

Zadjuli, Imam Suroso. 1995. Penanggulangan Kemiskinan, Problem dan Strategi

    Pengentasannya. Surabaya: Universitas Airlangga

Tidak ada komentar:

Posting Komentar